KBK.News, BANJARMASIN – Pemutaran dan diskusi film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita yang digelar Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) Uniska MAB di Lapangan Uniska Banjarmasin, Kamis (14/5/2026) malam, menghadirkan berbagai pandangan terkait persoalan Papua, demokrasi, hingga ruang kebebasan akademik.

Kegiatan yang terbuka untuk umum itu menghadirkan sejumlah pembicara, di antaranya Bung Paul dari Ikatan Mahasiswa Papua Kalimantan Selatan (IMAPA Kalsel), staf advokasi dan kampanye lingkungan WALHI Kalsel Cecef Jefry Raharja, serta Koordinator Nasional LS Vinus Nusantara Muhammad Arifin.

Dalam diskusi tersebut, Bung Paul menyampaikan bahwa masyarakat Papua memandang hutan bukan sekadar sumber daya alam, melainkan bagian dari kehidupan dan identitas budaya.

“Hutan kami anggap sebagai mama, memiliki kehidupan sendiri sebagai tempat ritual adat, makan, dan sumber kehidupan bagi kami,” ujarnya.

Ia menilai hadirnya Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua justru menjadi ancaman terhadap ruang hidup masyarakat adat.

“Hadirnya proyek strategis nasional bagi kami menjadi ancaman ruang hidup dan tentara semakin banyak, kami merasa tidak aman,” katanya.

Menurutnya, perjuangan masyarakat adat untuk mempertahankan tanah mereka bahkan telah sampai ke Mahkamah Konstitusi (MK), namun hingga kini keadilan dinilai belum dirasakan masyarakat Papua, khususnya di Merauke.

Sementara itu, Cecef Jefry Raharja dari WALHI Kalsel menilai persoalan Papua tidak bisa hanya dipandang dari sisi administratif atau ekonomi semata, tetapi juga menyangkut persoalan kemanusiaan.

“Dalam konteks Papua, kita bukan hanya bicara soal batas administrasi. Kita bahkan bisa menyandingkan Papua dengan Palestina, bagaimana kolonialisme dan imperialisme hadir di era modern seperti sekarang,” ujarnya.

Ia menyebut berbagai persoalan yang terjadi di Papua sebagai bentuk kolonialisme baru yang berkaitan dengan penguasaan sumber daya alam dan ruang hidup masyarakat adat.

BACA JUGA :  WALHI Tantang Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat Bukan Sekadar Ganti Hanif

“Logikanya, masyarakat adat di Papua maupun di Kalimantan sudah ada jauh sebelum negara ini merdeka. Namun ketika negara hadir dengan struktur pemerintahan dan sistemnya, justru kehadiran masyarakat hukum adat yang selama ini menjaga sumber daya alam malah dinegasikan,” katanya.

Menurut Cecef, persoalan tersebut memiliki jejak sejarah panjang sejak era Orde Baru dan terus berlangsung hingga kini melalui berbagai kebijakan pembangunan.

Sementara itu, Muhammad Arifin selaku Koordinator Nasional LS Vinus Nusantara menilai kampus harus tetap menjadi ruang demokrasi dan dialektika publik.

“Teman-teman MPM Uniska MAB telah menghadirkan ruang-ruang dialektika yang sangat penting di lingkungan perguruan tinggi. Hari ini, tokoh populis dan kalangan akademisi harus bersatu. Suara rakyat dan suara akademik tidak boleh dipisahkan,” ujarnya.

Arifin mengatakan dirinya pernah menulis bahwa kampus merupakan penjaga demokrasi terakhir.

“Jika kampus tidak lagi mampu menjaga ruang demokrasi, maka bangsa ini berada dalam ancaman kemunduran,” katanya.

Ia juga menyoroti munculnya penolakan terhadap film Pesta Babi di sejumlah daerah. Menurutnya, masyarakat seharusnya diberikan ruang untuk menilai isi film tersebut secara terbuka.

“Apakah film tersebut benar-benar memecah belah bangsa, atau justru membuka fakta dan data yang selama ini disembunyikan? Negara tidak boleh takut terhadap hasil investigasi dan kerja jurnalistik yang disampaikan oleh Dandhy Laksono dan timnya,” ujarnya.

Arifin menegaskan pihaknya menolak segala bentuk pembubaran paksa, intimidasi, maupun upaya membungkam ruang diskusi.

“Jika ada pihak yang keberatan terhadap film ini, mari duduk bersama dan berdiskusi secara terbuka. Di situlah letak dialektika dan kedewasaan dalam demokrasi,” katanya.

Kegiatan nobar dan diskusi tersebut dihadiri ratusan peserta dari kalangan mahasiswa dan masyarakat umum yang mengikuti jalannya acara hingga selesai. (Masruni)