LS Vinus: Nobar Film Pesta Babi, Kampus Harus Jadi Penjaga Demokrasi dan Ruang Dialektika
KBK.News, BANJARMASIN – Ketua Lembaga Studi Visi Nusantara Nasional (LS Vinus), Arifin, menilai kampus memiliki peran penting sebagai ruang dialektika dan benteng terakhir demokrasi di Indonesia. Hal itu disampaikannya dalam diskusi usai pemutaran film Pesta Babi yang digelar di Banjarmasin, Jumat (15/5/2026).
Menurut Arifin, kehadiran organisasi mahasiswa seperti MPM Indonesia mampu melahirkan ruang-ruang diskusi kritis di lingkungan perguruan tinggi. Ia menekankan pentingnya persatuan antara kalangan akademisi dan masyarakat dalam menjaga demokrasi.
“Tokoh populis dan tokoh akademika harus bersatu. Suara rakyat dan suara akademisi itu harus bersatu,” ujarnya.
Ia mengatakan, kampus tidak boleh kehilangan fungsinya sebagai ruang kebebasan berpikir dan menyampaikan pendapat. Jika ruang demokrasi di kampus hilang, maka kondisi tersebut dinilai dapat mengancam masa depan bangsa.
“Saya pernah menulis bahwa kampus adalah penjaga demokrasi terakhir. Kalau kampus hari ini tidak bisa menjaga ruang demokrasi, maka dipastikan bangsa ini akan runtuh,” katanya.
Arifin juga mengapresiasi antusiasme peserta yang hadir dalam pemutaran film Pesta Babi. Menurutnya, tingginya partisipasi masyarakat menunjukkan masih adanya kepedulian terhadap kondisi sosial dan politik nasional.
Ia mempertanyakan anggapan bahwa film tersebut memecah belah bangsa. Menurutnya, karya jurnalistik dan hasil investigasi seharusnya dijawab dengan dialog terbuka, bukan pelarangan.
“Apakah film tersebut benar-benar memecah belah bangsa, atau justru membuka fakta dan data yang selama ini disembunyikan? Negara tidak boleh takut terhadap hasil investigasi dan kerja jurnalistik yang disampaikan oleh Dandhy Laksono dan timnya,” ujar Arifin.
Menurutnya, pelarangan diskusi atau pembubaran pemutaran film justru menjadi ironi di tengah negara demokrasi yang menjamin kebebasan berekspresi dan kebebasan akademik.
“Jika ada pihak yang keberatan terhadap film ini, mari duduk bersama dan berdiskusi secara terbuka. Di situlah letak dialektika dan kedewasaan dalam demokrasi,” tegasnya.
Sebagai lembaga yang bergerak di bidang kajian demokrasi, LS Vinus menilai segala bentuk pembubaran paksa dan intimidasi terhadap kegiatan diskusi merupakan tindakan yang tidak demokratis.
Arifin berharap masyarakat, khususnya generasi muda dan mahasiswa, terus membangun kesadaran kritis dalam melihat realitas sosial dan politik agar dapat menjaga hak-hak masyarakat serta demokrasi di daerah, khususnya di Kalimantan Selatan.
