KBK.News, BANJARMASIN – Gelombang kritik dan hujatan membanjiri media sosial usai Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kalimantan Selatan menyerukan penolakan terhadap film dokumenter Pesta Babi. Sikap organisasi kepemudaan tersebut justru memicu reaksi keras dari warganet yang menilai KNPI terlalu reaktif, anti diskusi, hingga dianggap membungkam kebebasan berekspresi.

Kontroversi bermula setelah akun media sosial KNPI Kalsel mengunggah pernyataan penolakan terhadap film dokumenter tersebut. Dalam keterangannya, KNPI menyebut film itu sebagai bentuk “kolonialisme di zaman sekarang” yang dinilai berpotensi memecah belah persatuan, menimbulkan prasangka, serta memperkeruh suasana di tengah keberagaman bangsa.

Alih-alih mendapat dukungan, unggahan itu justru diserbu komentar pedas dari netizen.

Salah satu komentar datang dari akun @widiaaz_ yang menilai sikap KNPI menunjukkan ketakutan terhadap ruang berpikir kritis masyarakat.

“Kalau Kerjaannya cuma menjilat kekuasaan sampai takut sama film dokumenter, itu memalukan! Bukannya membantah isi film dengan data dan fakta malah sibuk melarang orang menonton. Organisasi pemuda kok mentalnya takut masyarakat berpikir kritis?”

Komentar lain dari akun @cecefdjadoel bahkan mempertanyakan legitimasi KNPI dalam mengatasnamakan pemuda.

“Mewakili pemuda yang mana? Yang anti dialektika, transaksional, fasis dan imperialis? Pantas kadasa yang meumpati lah? Bujuran betakun, buhan pian yang bejas biru ini tolong pang padahi konsep kebebasan berkumpul dan berpendapat versi kalian gimana?”

Sementara akun @fauzifadilah.id menulis singkat namun tajam:

“Alergi kah KNPI Kalsel? Bubarkan aja.”

Sedangkan akun @adedae menyebut unggahan penolakan tersebut tidak pantas dilakukan organisasi sebesar KNPI.

“Seharusnya sekelas KNPI malu memposting seperti ini.”

Komentar bernada kritik hingga sindiran terus bermunculan dan memenuhi kolom komentar akun Instagram KNPI Kalsel. Sebagian besar mempertanyakan dasar penolakan terhadap sebuah karya dokumenter yang dinilai justru mengangkat realitas budaya dan keberagaman Indonesia.

Film dokumenter Pesta Babi sendiri merupakan karya visual yang mengangkat tradisi adat masyarakat yang masih mempertahankan ritual pesta babi sebagai bagian dari identitas budaya dan sosial mereka.

BACA JUGA :  Nobar dan Diskusi Film “Pesta Babi” Tegaskan Papua Bukan Tanah Kosong

Dokumenter itu tidak hanya menampilkan prosesi adat semata, tetapi juga memperlihatkan nilai-nilai persaudaraan, gotong royong, penghormatan terhadap leluhur, hingga simbol kehormatan yang hidup dalam masyarakat adat, khususnya di sejumlah wilayah Papua dan komunitas tradisional lainnya.

Dalam budaya tertentu, babi bukan sekadar hewan ternak, melainkan simbol status sosial, penghormatan kepada tamu, alat perdamaian antarsuku, hingga bagian penting dalam upacara adat seperti pernikahan, syukuran, dan ritual kematian.

Melalui dokumenter tersebut, penonton diajak memahami bahwa setiap daerah memiliki filosofi budaya yang berbeda dan lahir dari sejarah panjang masyarakatnya.

Tujuan utama film ini disebut sebagai media edukasi dan pelestarian budaya agar generasi muda mengenal keberagaman tradisi nusantara yang selama ini jarang terekspos secara luas.

Polemik ini kemudian berkembang menjadi perdebatan yang lebih luas tentang batas kritik, kebebasan berekspresi, dan ruang diskusi publik di era digital.

Sebagian netizen menilai penolakan terhadap film dokumenter justru menunjukkan sikap anti-dialog dan ketakutan terhadap narasi yang berbeda. Mereka menilai sebuah karya seharusnya dibalas dengan diskusi, kajian, maupun kritik berbasis data, bukan dengan ajakan pelarangan.

Di sisi lain, ada pula pihak yang menganggap KNPI berhak menyampaikan kekhawatiran apabila sebuah tayangan dinilai sensitif dan berpotensi menimbulkan polemik sosial.

Namun hingga kini, perdebatan terus bergulir di media sosial. Alih-alih meredam situasi, seruan penolakan tersebut justru membuat film dokumenter Pesta Babi semakin ramai diperbincangkan publik.

Di tengah derasnya kritik, satu pertanyaan kini ramai digaungkan netizen: apakah masyarakat sedang dilindungi dari potensi konflik, atau justru sedang dijauhkan dari ruang untuk memahami keberagaman budaya Indonesia?