KBK.News, BANJARMASIN – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM se-Kalimantan Selatan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kalsel, Kamis (20/8/2026).

Dalam aksi bertajuk #KalselLumpuh, mahasiswa menyampaikan sejumlah persoalan yang mereka nilai berdampak langsung terhadap masyarakat.

Tiga isu utama yang menjadi sorotan yakni kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang memicu kabut asap, persoalan pasokan listrik hingga pemadaman, serta antrean panjang BBM bersubsidi di sejumlah SPBU.

Mahasiswa menilai kondisi tersebut membutuhkan penanganan serius dari pemerintah dan instansi terkait. Karhutla dan kabut asap, misalnya, dinilai tidak hanya berdampak terhadap lingkungan, tetapi juga mengganggu aktivitas masyarakat, kesehatan hingga berpotensi memengaruhi penerbangan.

Selain itu, mahasiswa mempertanyakan persoalan kelistrikan yang menyebabkan pemadaman di sejumlah wilayah.

Mereka juga meminta adanya kejelasan terkait distribusi BBM bersubsidi agar masyarakat tidak terus menghadapi antrean panjang di SPBU.

Aksi mahasiswa tersebut kemudian diterima langsung Ketua DPRD Provinsi Kalsel H. Supian HK bersama jajaran Sekretariat DPRD Kalsel.

Dialog antara mahasiswa dan pihak DPRD berlangsung untuk mendengarkan sejumlah tuntutan yang disampaikan massa.

Supian HK menegaskan DPRD Kalsel terbuka terhadap aspirasi mahasiswa sepanjang tuntutan tersebut sesuai aturan dan kewenangan yang dimiliki lembaga legislatif.

Ia juga meminta semua pihak tidak terburu-buru mengambil kesimpulan maupun saling menyalahkan sebelum mengetahui kondisi sebenarnya di lapangan.

“Jangan mudah menyalahkan atau menuduh sebelum memahami kondisi sebenarnya di lapangan. Penyelesaian persoalan harus dilakukan melalui kerja bersama dan komunikasi dengan pihak terkait,” ujar Supian HK.

BACA JUGA :  ULM Beri Rapor Merah Pemerintahan Muhidin-Hasnuryadi: Dinilai Gagal Total dan Tidak Lulus

Menurutnya, persoalan yang sedang dihadapi Kalsel memiliki tahapan dan proses yang harus dipahami secara menyeluruh.

Ia juga mengingatkan agar kebijakan yang diambil tidak hanya berorientasi pada penyelesaian jangka pendek.

“Jangan membuat keputusan atau kebijakan yang terlalu singkat, misalnya hanya untuk dua minggu, karena kondisi di lapangan bisa berubah dan ada kemungkinan terjadi situasi darurat,” katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan Kalsel Fatimatul Zahra menyampaikan bahwa penanganan karhutla terus dilakukan pemerintah daerah bersama dinas dan instansi terkait.

Langkah penanganan dilakukan untuk mengantisipasi meluasnya kebakaran sekaligus mengurangi dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat.

Kehadiran pihak pemerintah dan instansi terkait dalam dialog tersebut dinilai menjadi ruang komunikasi untuk menjelaskan kondisi serta langkah penanganan yang telah dilakukan.

Supian HK mengatakan DPRD memiliki tanggung jawab untuk memahami persoalan sekaligus memberikan penjelasan kepada masyarakat dan mahasiswa mengenai proses yang sedang berjalan.

Hingga Kamis sore, massa mahasiswa masih berada di sekitar Gedung DPRD Kalsel.

Mereka menyampaikan aspirasi dan menunggu tindak lanjut terhadap sejumlah persoalan yang menjadi tuntutan dalam aksi tersebut.

Aksi berlangsung di tengah kondisi Kalsel yang sedang menghadapi ancaman karhutla dan kabut asap, sementara persoalan antrean BBM serta pemadaman listrik juga menjadi perhatian masyarakat.