WALHI Kalsel: Spanduk Kritik Karhutla Cerminan Kegelisahan Rakyat atas Krisis Ekologis
BANJARBARU, KBK.NEWS – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalimantan Selatan menilai pemasangan spanduk kritik terhadap penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Banjarbaru merupakan bentuk kegelisahan masyarakat terhadap krisis ekologis yang belum ditangani secara serius, Kamis (29/10/
Direktur WALHI Kalimantan Selatan, Raden Rafiq, menyebut aksi yang dilakukan Gerakan Pemuda Peduli Kalimantan tersebut menjadi pengingat bagi pemerintah bahwa persoalan karhutla bukan sekadar bencana musiman, melainkan berkaitan erat dengan tata kelola lingkungan dan kebijakan pengelolaan sumber daya alam.
Menurutnya, masyarakat selama ini harus menghadapi berbagai dampak kerusakan lingkungan, mulai dari kebakaran hutan dan lahan, kabut asap yang mengganggu kesehatan, hingga ancaman banjir.
“Kritik yang disampaikan kawan-kawan Gerakan Pemuda Peduli Kalimantan merupakan gambaran keresahan masyarakat. Jangan sampai rakyat terus-menerus menjadi pihak yang menanggung dampak dari krisis ekologis, sementara akar persoalannya belum dibenahi secara serius,” ujar Raden Rafiq.
Ia menegaskan, penanganan karhutla tidak cukup hanya mengandalkan upaya pemadaman ketika api muncul. Pemerintah perlu mengambil langkah pencegahan yang lebih mendasar melalui evaluasi perizinan dan konsesi perusahaan, pengawasan kewajiban perlindungan lingkungan, serta penegakan hukum terhadap korporasi yang terbukti melakukan pelanggaran.
Raden Rafiq juga mengingatkan agar faktor cuaca tidak dijadikan satu-satunya penjelasan atas berulangnya karhutla di Kalimantan Selatan.
Menurutnya, pemerintah perlu melihat persoalan tersebut secara menyeluruh, termasuk menelaah tata kelola lingkungan dan tekanan aktivitas industri terhadap wilayah yang rentan secara ekologis.
“Cuaca memang bisa memengaruhi terjadinya karhutla, tetapi itu tidak cukup untuk menjelaskan mengapa kebakaran terus berulang. Pemerintah harus berani mengevaluasi kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan memastikan perlindungan lingkungan benar-benar dijalankan,” tegasnya.
Selain karhutla, WALHI Kalsel turut mengingatkan bahwa berakhirnya musim kemarau bukan berarti ancaman bencana ekologis telah selesai. Tanpa mitigasi dan pembenahan tata kelola lingkungan yang serius, masyarakat masih berpotensi menghadapi ancaman bencana lain, termasuk banjir.
Karena itu, WALHI mendorong pemerintah agar menjadikan kritik masyarakat sipil sebagai bahan evaluasi dalam memperbaiki kebijakan lingkungan. Ruang partisipasi publik juga dinilai penting agar masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dan mengawasi kebijakan yang berdampak terhadap lingkungan hidup.
Raden Rafiq menegaskan, keselamatan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan harus menjadi prioritas dalam setiap kebijakan pembangunan.
“Kalimantan bukan tumbal eksploitasi. Sudah saatnya pemerintah menempatkan keselamatan rakyat dan keberlanjutan lingkungan di atas kepentingan ekonomi yang mengorbankan ruang hidup masyarakat,” ujarnya.
Ia pun mengingatkan agar perhatian tidak hanya tertuju pada keberadaan spanduk kritik yang terpasang di JPO Banjarbaru, tetapi juga pada persoalan lingkungan yang melatarbelakangi munculnya pesan tersebut.
“Jangan sampai spanduk kritik dicopot, tetapi persoalan yang melatarbelakanginya justru terus dibiarkan,” pungkasnya.
