Rizal Nagara Protes Dana Karhutla HSS Rp10 Miliar, BBM Relawan Cuma Rp105 Juta : “Yang Gatal Burit yang Digaru Kepala”
KBK.NEWS, KANDANGAN — Sorotan tajam mengalir dari Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS). Rizal Nagara, Anggota DPRD Kabupaten HSS, melancarkan kritik keras terhadap perencanaan penggunaan dana Bantuan Presiden (Banpres) penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) senilai Rp10 miliar.
Hal tersebut disampaikannya usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pihak eksekutif dan perwakilan Pemadam Kebakaran (Damkar) pada Selasa (27/10/2026).
Dalam rapat tersebut, Rizal menyoroti alokasi anggaran Banpres yang dinilai tidak bijaksana dan tidak melihat permasalahan di lapangan. Berdasarkan data yang terungkap, dari total anggaran darurat tersebut, alokasi untuk bantuan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dititipkan melalui Satpol PP dan disampaikan pihak Damkar ternyata hanya bernilai Rp105 juta.
Angka ini dinilai sangat jomplang dan tidak make sense jika dibandingkan dengan total guyuran dana Banpres sebesar Rp10 miliar yang diterima Kabupaten HSS. Sebaliknya, lebih dari Rp5 miliar dari total bantuan darurat tersebut justru dialokasikan untuk pengadaan mobil Badan Pemadam Kebakaran (BPK).
”Banpres ini hadir sebagai bentuk kepedulian Presiden dan pemerintah pusat untuk daerah karena kita menghadapi situasi darurat. Seharusnya, peruntukannya pun murni untuk penanganan darurat, bukan justru dialokasikan untuk hal yang tidak darurat,” tegas Rizal saat menyampaikan pendapat di forum rapat.
Menurutnya, Kabupaten HSS sebenarnya tidak kekurangan sumber daya maupun armada. Kekuatan utama di lapangan justru bertumpu pada ratusan bahkan ribuan relawan dan BPK swasta yang selama ini bergerak aktif. Persoalannya bukan pada kurangnya armada, melainkan pada dukungan operasional mereka.
”Kalau mencermati perencanaan penggunaan anggarannya, ini istilahnya yang gatal di burit, yang digaru di kepala—tidak sinkron. Permasalahannya A, tapi solusi yang diberikan B. Alokasi BBM yang cuma Rp105 juta dari total Rp10 miliar itu sama sekali tidak make sense dengan kondisi darurat di lapangan. Ini harus dievaluasi, jangan sampai bantuan darurat justru salah sasaran,” kritik politisi muda ini.
Rizal memaparkan, kunci utama efektivitas kerja BPK dan relawan di lapangan sangatlah sederhana. Jantung dari kendaraan pemadam adalah bahan bakar minyak (BBM), sementara “pelumas” semangat para relawan adalah kepastian insentif.
”Sumber daya kita di HSS banyak, relawan banyak, BPK banyak, tinggal bagaimana cara menggerakkannya. Jantung dari BPK itu minyak; jika tidak ada minyak, sebanyak apapun mobil damkar tidak bisa jalan. Dan pelumasnya adalah insentif untuk para relawan,” urainya.
Tidak heran, lanjut Rizal, jika belakangan publik melontarkan kritik dan mempertanyakan transparansi dana tersebut lantaran porsi untuk kebutuhan operasional di lapangan sangat minim, sementara anggaran justru tersedot untuk pengadaan kendaraan.
Peringatkan Ancaman La Nina Tahun Depan, BPBD Diminta Siaga Dini
Selain menyoroti polemik dana Banpres Karhutla yang tidak proporsional, Rizal Nagara juga memanfaatkan momentum tersebut untuk mengingatkan pemerintah daerah, khususnya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) HSS, agar tidak lengah menghadapi siklus cuaca ekstrem di masa mendatang.
Ia memetakan pergeseran cuaca ekstrem yang melanda HSS dalam tiga tahun terakhir. Tahun lalu, wilayah ini dilanda fenomena La Nina dengan curah hujan tinggi yang menyebabkan banjir parah, di mana kawasan Nagara menjadi titik temu luapan air. Tahun ini, giliran El Nino yang memicu musim kering dan memunculkan kasus Karhutla di berbagai titik.
”Tahun depan diprediksi terjadi La Nina lagi. BPBD harus sudah siaga dari sekarang. Bagaimana mitigasinya, apa saja yang diperlukan, jangan menunggu curah hujan tinggi dan banjir melanda baru dipikirkan,” pungkas Rizal mengingatkan.