Tangani Karhutla, Pemerintah Cairkan Bantuan Rp1,23 Triliun untuk 7 Provinsi
KBK.NEWS, JAKARTA — Pemerintah resmi menyalurkan bantuan dana sebesar Rp1,23 triliun untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di tujuh provinsi terdampar.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Sugiono, menyatakan bahwa penyaluran dana tahap kedua telah ditransfer pada Kamis (22/10/2026). Sebelumnya, pencairan tahap pertama telah dimulai sejak 7 September 2026.
”Hari ini bantuan pemerintah pusat tahap kedua sudah ditransfer. Total bantuan secara keseluruhan mencapai Rp1,235 triliun,” ujar Sugiono dalam keterangan resminya.
Adapun tujuh provinsi penerima bantuan tersebut mencakup Sumatra Selatan, Jambi, Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Selain tingkat provinsi, anggaran ini juga dialokasikan langsung kepada 35 pemerintah kabupaten/kota yang terdampak.
Fokus Pada Pelayanan Kesehatan dan Operasional Pemadaman
Sugiono mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto terus memantau perkembangan situasi karhutla setiap hari. Presiden menginstruksikan agar alokasi anggaran memprioritaskan perlindungan masyarakat, khususnya sektor pelayanan kesehatan.
”Pemenuhan sarana pemulihan menjadi prioritas utama, seperti penyediaan rumah oksigen dan penanganan warga yang terpapar Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA),” jelas Sugiono.
Selain layanan kesehatan, anggaran tersebut difokuskan untuk mendukung upaya pemadaman di lapangan. Dana ini digunakan untuk pengadaan Alat Pelindung Diri (APD), pompa air, tangki, selang pemadaman, alat suntik air khusus lahan gambut, hingga pembuatan sumur bor.
Dukungan Logistik untuk 71 Ribu Personel Gabungan
Pemerintah juga memprioritaskan bantuan logistik dan operasional bagi para petugas di lapangan. Saat ini, sebanyak 71 ribu personel gabungan telah dikerahkan untuk memadamkan api melalui operasi darat maupun udara.
”Penanganan karhutla membutuhkan kolaborasi erat dari berbagai unsur. Oleh karena itu, dukungan logistik dan mobilisasi personel sangat krusial,” tambah Sugiono.
Melalui kucuran dana ini, pemerintah berharap penanganan tanggap darurat dapat berjalan lebih cepat, efektif, serta mampu memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat yang terdampak.