Belanja “Influencer” Rp14,7 Miliar di Tengah Efisiensi Anggaran: ICW Minta Audit Kontrak Perusahaan Raffi Ahmad

JAKARTA — Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti alokasi anggaran pengadaan jasa pemengaruh (influencer) senilai total Rp14,69 miliar yang digelontorkan oleh dua kementerian kepada PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan milik Raffi Ahmad. Temuan ini dinilai kontradiktif di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat dan pemangkasan dana di tingkat daerah.

​Berdasarkan data realisasi pengadaan pada portal data.inaproc.id milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) tercatat mengontrak lima paket pengadaan pada 2024. Sementara itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengontrak tiga paket pada periode 2025–2026.

​Paket-paket tersebut mencakup penayangan konten di media sosial seperti Instagram dan TikTok Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, kanal YouTube RANS Entertainment, hingga menghadirkan Raffi Ahmad dalam sejumlah acara (event attendance). Berikut rincian pendanaan pengadaan tersebut:

Sorotan dan Permasalahan Utama

​ICW mengidentifikasi lima persoalan mendasar dari temuan pengadaan tersebut:

1. ​Inkonsistensi Kebijakan Efisiensi Anggaran Di saat Presiden memberlakukan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 yang menargetkan penghematan anggaran besar-besaran—termasuk pembatasan belanja seremonial dan publikasi bagi pemerintah daerah yang tengah menghadapi pemangkasan transfer ke daerah—kementerian justru terus menggelontorkan anggaran besar untuk jasa influencer. ICW mencatat, biaya penayangan satu Instagram Story di akun @raffinagita1717 mencapai Rp575,7 juta, angka yang melampaui sisa rata-rata dana desa setelah dialokasikan untuk program Koperasi Desa Merah Putih.
2. ​Kurangnya Transparansi dan Urgensi Kemendikbudristek dan KKP sebenarnya telah memiliki unit kehumasan serta pusat data dan informasi yang didukung fasilitas dan anggaran negara. Tanpa keterbukaan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan indikator keberhasilan yang jelas, publik sulit menilai urgensi serta kontribusi belanja publik sebesar Rp2,5 miliar sekadar untuk kehadiran (attendance) dalam acara.
3. ​Spesifikasi Mengarah ke Penyedia Tertentu Meskipun menggunakan mekanisme e-purchasing melalui katalog elektronik, nama paket pengadaan di Kemendikbudristek secara spesifik mencantumkan kanal dan akun tertentu, seperti YouTube Rans Entertainment serta akun Instagram dan TikTok milik Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Hal ini menutup ruang persaingan yang setara bagi penyedia jasa sejenis lainnya.
4. ​Potensi Konflik Kepentingan ICW menyoroti bahwa PT Rans Animasi Indonesia tidak terdeteksi memiliki rekam jejak sebagai penyedia pengadaan pemerintah sebelum tahun 2024. Kontrak dari KKP baru tercatat mengalir setelah Raffi Ahmad dilantik sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni pada Oktober 2024. Kondisi ini memunculkan persoalan etika dan potensi konflik kepentingan antara pejabat publik dan kepemilikan korporasi penerima anggaran negara.
5. ​Relevansi dengan Tugas dan Fungsi (Tusi) Instansi Pengadaan barang dan jasa pemerintah harus berorientasi pada pencapaian target strategis kementerian, bukan sekadar menghabiskan sisa anggaran. ICW menilai penayangan konten di media sosial figur publik belum tentu memiliki keterkaitan langsung dengan Rencana Strategis (Renstra) instansi.

​Tuntutan ICW

​Menyikapi temuan tersebut, ICW menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pihak terkait:

• ​Keterbukaan Dokumen: Mendesak KKP dan kementerian penerus Kemendikbudristek untuk membuka seluruh dokumen pengadaan meliputi KAK, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), kontrak, bukti pembayaran, dan laporan hasil pekerjaan.
• ​Audit Independen: Meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Inspektorat Jenderal kedua kementerian untuk mengaudit kewajaran harga, metode penetapan HPS, dan kesesuaian pengadaan dengan tugas pokok instansi.
• ​Evaluasi LKPP: Mendorong LKPP mengevaluasi ulang mekanisme pengadaan jasa influencer lewat katalog elektronik agar tetap menjunjung tinggi prinsip persaingan usaha yang sehat dan kompetitif.
• ​Penghentian Belanja Tidak Relevan: Meminta Presiden untuk menghentikan pengadaan jasa pemengaruh yang tidak berkaitan langsung dengan sasaran strategis kementerian, serta mencegah perusahaan milik pejabat penunjukan presiden menerima kontrak pemerintah.
• ​Klarifikasi Pejabat Publik: Mendesak Raffi Ahmad untuk membuka informasi kepemilikan korporasi serta menjelaskan langkah-langkah mitigasi konflik kepentingan selama menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden.

Pemaparan atas temuan ICW ini belum mendapat tanggapan dari pemilik PT Rans Animasi Indonesia, Raffi Ahmad.