Gejolak Fatwa Haram Vape, Pelaku Industri Vape Store di Kalsel Suarakan Nasib Ribuan Pekerja
KBK.NEWS, MARTAPURA – Di tengah polemik rokok elektrik atau vape, termasuk munculnya fatwa haram dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), para pelaku industri vape di Kalimantan Selatan mulai menyuarakan kegelisahan mereka.
Melalui kegiatan vapemeet yang melibatkan berbagai komunitas vape, pengusaha, hingga pekerja, mereka menyampaikan aspirasi sekaligus meminta pemerintah dan MUI membuka ruang dialog untuk membahas dampak kebijakan terhadap keberlangsungan industri tersebut.
Bagi mereka, persoalan vape bukan hanya menyangkut pro dan kontra penggunaan rokok elektrik, tetapi juga menyangkut nasib ribuan orang yang menggantungkan hidup dari sektor usaha tersebut.
Ketua Asosiasi Ritel Vape Indonesia (ARVINDO) DPW Kalimantan Selatan, Ryan Siera Salim, mengatakan industri vape di Kalsel tidak bisa hanya dilihat sebagai aktivitas perdagangan.
Menurutnya, sektor tersebut telah berkembang menjadi bagian dari ekosistem ekonomi masyarakat yang melibatkan banyak pelaku UMKM dan menyerap tenaga kerja lokal.
“Di balik setiap toko terdapat karyawan, pemilik usaha, distributor, hingga keluarga yang menggantungkan kehidupannya pada sektor ini,” ujarnya, Senin (16/11/2026) malam.
Ryan menilai, pelaku usaha yang selama ini menjalankan bisnis secara legal, memenuhi kewajiban perpajakan dan cukai, serta berupaya mematuhi ketentuan pemerintah, berpotensi ikut terdampak apabila kebijakan yang diambil tidak tepat sasaran.
Dampaknya, kata dia, bukan hanya dirasakan pemilik usaha, tetapi juga pekerja dan masyarakat yang kehilangan sumber mata pencaharian.
Ia menegaskan, pihaknya memahami pentingnya perlindungan kesehatan masyarakat serta pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Namun, menurutnya, kebijakan publik harus mampu membedakan secara tegas antara industri vape legal dan aktivitas ilegal yang berkaitan dengan tindak kriminal.
“Jangan sampai persoalan yang dilakukan jaringan ilegal justru berujung pada terancamnya keberlangsungan UMKM yang taat hukum,” tegasnya.
Ryan juga menekankan bahwa vape legal dan ilegal merupakan dua hal berbeda. Produk vape legal berada dalam pengawasan dan regulasi pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sementara penyalahgunaan perangkat vape untuk aktivitas ilegal merupakan persoalan hukum tersendiri.
“Kami sangat mendukung pemerintah untuk meregulasi kembali tentang vape dan memberantas narkotika,” katanya.
Minta Ruang Audiensi dengan MUI
Terkait fatwa MUI, Ryan menyatakan pihaknya menghormati kewenangan lembaga tersebut dalam mengeluarkan keputusan keagamaan.
Ia juga memahami bahwa keputusan tersebut didasarkan pada berbagai pertimbangan, termasuk kesehatan, lingkungan, serta pencegahan penyalahgunaan narkotika dan zat terlarang.
Namun, ARVINDO berharap ada ruang audiensi antara MUI dan perwakilan industri rokok elektrik untuk membahas lebih jauh dampak sosial dan ekonomi dari keputusan tersebut.
Menurut Ryan, pembahasan tidak hanya perlu melihat persoalan produk dan penggunaannya, tetapi juga mempertimbangkan nasib pekerja yang selama ini mencari nafkah di sektor tersebut.
Ia menyebut, secara nasional terdapat sekitar 7.500 pekerja ritel dan ratusan ribu pekerja yang berkaitan dengan industri vape.
“Yang kami harapkan adalah ada ruang audiensi antara pihak MUI dengan industri vape untuk membahas lebih dalam. Sebab, ini juga berdampak terhadap pekerja vape,” ungkapnya.
Ryan berharap pemerintah dapat mengedepankan pendekatan yang proporsional dan berbasis kajian dengan mempertimbangkan dampak sosial maupun ekonomi daerah.
997 Pekerja Vape di Banjarmasin Terdata
Kegelisahan serupa disampaikan Akhmad Walid, perwakilan Asosiasi Pekerja Rokok Elektrik Indonesia.
Ia mengaku para pekerja kini mulai mempertanyakan bagaimana nasib mereka ke depan di tengah berkembangnya polemik dan wacana pengaturan industri vape.
Menurut Walid, berdasarkan data yang dimiliki pihaknya, terdapat 174 toko vape (vape store) di Banjarmasin dengan jumlah pekerja yang terdata mencapai 997 orang.
Jumlah tersebut, katanya, belum mencakup seluruh pekerja yang terlibat dalam industri rokok elektrik di wilayah Kalimantan Selatan.
“Sebagai pekerja, kami bingung bagaimana nasib kami ke depannya. Kami berharap pemerintah bisa melihat dan mendengar suara kami,” ujarnya.
Walid menjelaskan, industri vape menjadi sumber penghidupan bagi banyak kalangan, mulai dari pekerja yang telah berkeluarga hingga mahasiswa yang mencari penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup.
Ia mengkhawatirkan apabila kebijakan yang diambil nantinya berdampak pada keberlangsungan usaha, para pekerja menjadi pihak yang ikut menanggung akibatnya.
“Di sini banyak yang bekerja untuk menafkahi keluarga, ada yang sudah punya anak dan istri. Ada juga mahasiswa yang mencari nafkah di industri ini. Jadi, kami berharap pemerintah bisa melihat dan mendengar nasib kami,” tuturnya.
Melalui kegiatan tersebut, para pelaku industri dan pekerja vape di Kalsel berharap polemik yang berkembang tidak berujung pada kebijakan yang mengabaikan aspek sosial dan ekonomi.
Mereka meminta adanya dialog terbuka yang melibatkan pemerintah, MUI, serta perwakilan industri agar persoalan kesehatan, pengawasan produk, pemberantasan penyalahgunaan narkotika, dan perlindungan tenaga kerja dapat dibahas secara berimbang.
Bagi mereka, penegakan aturan tetap diperlukan. Namun, kebijakan yang diambil diharapkan mampu menyasar pelanggaran tanpa serta-merta mengorbankan masyarakat yang menggantungkan hidup dari usaha legal.
