FDM Banjarmasin Soroti Mundurnya Gibran, Desak KPU dan Bawaslu Dievaluasi
KBK.News, Banjarmasin – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Forum Demokrasi Milenial (FDM) Kota Banjarmasin menyoroti pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Peristiwa tersebut dinilai menjadi alarm serius bagi integritas penyelenggaraan pemilu dan akuntabilitas ketatanegaraan di Indonesia, Rabu (18/11/2026).
FDM Banjarmasin menegaskan, pengunduran diri tersebut tidak boleh hanya dipandang sebagai keputusan politik untuk mengakhiri polemik. Persoalan yang berkaitan dengan persyaratan pencalonan dalam Pemilu 2024 juga harus mendapat evaluasi secara terbuka dan menyeluruh.
Koordinator Daerah (Korda) DPD FDM Kota Banjarmasin, Helmi Yahya, mengatakan dinamika tersebut harus menjadi momentum untuk mengevaluasi sistem verifikasi administrasi pencalonan oleh penyelenggara pemilu.
Menurutnya, KPU dan Bawaslu perlu dievaluasi secara kelembagaan menyangkut pelaksanaan fungsi pengawasan dan verifikasi terhadap persyaratan pencalonan.
“Sebagai mitra kritis dan strategis dalam pengawalan demokrasi, kami memandang persoalan ini menunjukkan adanya dugaan kelalaian serius dalam sistem verifikasi administratif penyelenggara pemilu. KPU dan Bawaslu harus dievaluasi secara kelembagaan agar persoalan serupa tidak kembali terjadi,” ujar Helmi Yahya.
Ia menegaskan, keputusan mundur atas permintaan sendiri tidak serta-merta menghapus kebutuhan akan pertanggungjawaban publik. Menurutnya, setiap persoalan yang menyangkut legitimasi jabatan publik harus dijelaskan melalui mekanisme yang transparan dan sesuai ketentuan hukum.
“Demokrasi tidak boleh dijalankan dengan standar ganda. Jika masyarakat biasa keliru memenuhi persyaratan administrasi dapat kehilangan haknya, maka pejabat publik juga harus tunduk pada standar hukum dan verifikasi yang berlaku. Mundur demi kelancaran pemerintahan tidak otomatis menghapus kewajiban memberikan penjelasan kepada publik,” tegasnya.
Selain persoalan integritas pemilu, FDM Banjarmasin turut menyoroti proses pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden melalui mekanisme ketatanegaraan di MPR RI.
FDM meminta Presiden Prabowo Subianto bersama partai-partai koalisi mengedepankan transparansi dalam proses pengusulan calon Wakil Presiden pengganti. Proses tersebut dinilai tidak boleh berubah menjadi ruang kompromi dan transaksi politik antarelite.
“Kami mengingatkan agar pengajuan dua nama calon Wakil Presiden oleh Presiden serta proses verifikasi oleh tim ad hoc MPR tidak berubah menjadi transaksi politik elite yang tertutup. Calon pengganti harus memiliki rekam jejak yang baik, integritas teruji, serta memenuhi seluruh ketentuan hukum dan administrasi,” tambah Helmi.
Menurutnya, masyarakat membutuhkan kepastian bahwa proses pergantian kepemimpinan nasional berlangsung secara konstitusional, transparan, dan mengutamakan kepentingan publik.
FDM Banjarmasin juga mengajak generasi muda, khususnya pemilih milenial dan Gen Z di Kota Banjarmasin, untuk menjadikan dinamika politik nasional sebagai pembelajaran dalam mengawal demokrasi.
Helmi menilai, keterwakilan generasi muda dalam kepemimpinan nasional harus dibangun melalui integritas, kapasitas, serta kepatuhan terhadap hukum, bukan sekadar popularitas maupun kompromi politik.
“FDM Kota Banjarmasin akan terus mengawal proses transisi ketatanegaraan ini dari daerah agar demokrasi Indonesia tidak kembali tergelincir oleh kompromi-kompromi prosedural,” pungkasnya.
FDM Banjarmasin menegaskan bahwa integritas demokrasi tidak hanya diukur dari proses pergantian pejabat, tetapi juga dari keberanian negara mengevaluasi setiap persoalan hukum dan administrasi yang menyangkut legitimasi kekuasaan.
