Pelantikan 158 pejabat administrator dan Pengawas oleh Bupati Banjar H Saidi Mansyur menuai kritik aktivis dan wakil rakyat di DPRD Banjar, Sabtu (2/10/2021).
Bupati Banjar H Saidi Mansyur telah melantik secara massal 158 orang pejabat. Pada pelantikan ini Bupati Banjar berpesan agar pejabat yang baru dilantik memahami Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD) dan Kegiatan Strategis Daerah ( KSD), Rabu (29/9/2021).
“Kita semua bergerak di arah yang sama dari dokumen yang kita sepakati . Jadikan itu Visi kita bersama untuk menuju Kabupaten yang lebih baik,” tegas Bupati Banjar H Saidi Mansyur.
Pasca pelantikan ini muncul kepermukaan sejumlah kritik dari aktivis terhadap pilihan penempatan para pejabat yang telah dilantik, bahwa memuncul sejumlah dugaan negatif.
“Mestinya Pak Bupati Banjar pada pelantikan kemarin itu menempatkan posisi para pejabat menyesuaikan dengan latar belakang keahlian. Sebab, dari data yang kami terima ada S3 lingkungan ditempatkan di pertanahan, ada S2 sarjana teknik ditempatkan di pariwisata,” ujar aktivis Kalsel, Aliansyah, Sabtu (2/10/2021).
Menurut Aliansyah, semestinya momentum pelantikan pejabat secara massal di awal pemerintahan itu menggambarkan niat serius Bupati Banjar H Saidi Mansyur untuk membangun Kabupaten Banjar melalui visi dan misinya.
” Seharusnya Bupati memilih dan menempatkan pejabat sesuai dengan keahliannya right man at the right place, dan jangan sampai karena jual beli jabatan, KKN atau like or dislike,” tegasnya.
Pada kesempatan ini aktivis Kalsel ini meminta agar DPRD Banjar sebagai wakil rakyat untuk memanggil pihak eksekutif dan ASN di Kabupaten Banjar guna menjalankan fungsi pengawasan.
” DPRD Banjar jangan diam saja melihat munculnya sejumlah dugaan dan spekulasi liar atas pelantikan 158 pejabat. Apalagi ada pejabat yang diundang untuk dilantik ternyata orangnya sudah meninggal dunia, ini aneh dan tidak lucu,” tandas Aliansyah.
Terpisah, Wakil Ketua DPRD Banjar, Akhmad Zacky Hafizie menyatakan, pihaknya (DPRD Banjar) terus mengawasi roda pemerintah di Kabupaten Banjar sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Ia juga tidak menampik adanya kritik yang meminta DPRD Banjar supaya bersikap atas pelantikan.
Zacky mengungkapkan, ia menduga eksekutif tidak menggunakan data lengkap kepegawaian, sehingga tidak melihat latar belakang keahlian dan pendidikan. Buktinya, ponakan kita S1 perawat ditempatkan di Koperasi, kemudian ada isu mutasi pegawai yang sudah meninggal, jadi yang perlu kita kritisi data kepegawaian,” pungkas politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Banjar ini.