Divisi Hukum Paslon Gubernur Kalsel Haji Denny Indrayana – Haji Difriadi Sambangi Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) Di Kota Amuntai, Minggu (11/10/2020).
Setelah menyambangi KPU Kalsel, Bawaslu Kalsel, dan Bawaslu Kota Banjarbaru, Tim Divisi Hukum H2D melanjutkan road show ke Bawaslu. Kedatangan Divisi Hukum H2D ini untuk melakukan koordinasi guna pelaksanaan Pilgub Kalsel yang jujur, bersih dan berintegritas.
Tim Divisi Hukum H2D, Jurkani mengatakan, pihaknya tak bosan – bosan menyambangi KPU dan Bawaslu untuk menyampaikan pesan penting mengenai pilkada yang jujur dan bersih.
“Kita ingatkan agar para pengawas pemilu di HSU menjaga netralitas dan bekerja profesional, serta berani menegakan hukum. Terlebih lagi indikasi politik uang sangat nampak sekali,” jelasnya, Minggu (11/10/2020).
Penggelembungan daftar calon pemilih, kata Jurkani, pihaknya sampaikan kepada Ketua Bawaslu HSU, Syardani beserta jajarannya. Sebab, penggelembungan daftar calon pemilih dapat merugikan salah satu paslon kepala daerah dan menguntungkan yang lainnya.
“Intinya kami dari Divisi Hukum menyampaikan pesan kepada semua, khususnya penyelenggaran pemilu untuk taat asas, taat aturan dan taat hukum,” tegas mantan perwira penyidik di Polda Kalsel ini.
Terpisah, Ketua Bawaslu HSU, Syardani mengatakan, bahwa pihanknya menyambut positif kedatangan Tim Divisi Hukum H2D. Menurut pria yang akrab disapa Caca ini, pertemuan dengan Jurkani dan kawan -kawan seperti silaturahmi penuh kekeluargaan.
“Pintu kami selalu terbuka sekalipun rakyat biasa yang mau bersilaturah mi dan membantu pengawasan pemilu agar sesuai aturan hukum yang berlaku,” ungkap Caca.
Sedangkan mengenai DPT, kata Ketua Bawaslu HSU ini, Divisi Hukum H2D mendapat penjelasan dari Kordiv HPP Bawaslu HSU, Hairil.
“Penjelasan mengenai kewaspadaan penggelembungan daftar pemilih dijelaskan lebih rinci oleh Kordiv HPP, Pak Hairil,” pungkas Syardani.
