JAKARTA, KBK.NEWS – Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut pembubaran tujuh korporasi yang tergabung dalam Duta Palma Group terkait perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) perkebunan kelapa sawit ilegal di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau.

Selain pidana tambahan pembubaran, jaksa menuntut denda dan uang pengganti dengan total nilai mencapai Rp81,89 triliun.

​Tuntutan tersebut dibacakan dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Kamis (19/11/2026). Jaksa menilai aktivitas usaha perkebunan para terdakwa selama periode 2004–2022 melanggar hukum dan menimbulkan kerugian keuangan serta perekonomian negara dalam jumlah besar.

​Ketujuh terdakwa korporasi yang dikaitkan dengan pengusaha Surya Darmadi itu adalah:

  • ​PT Palma Satu
  • ​PT Seberida Subur
  • ​PT Banyu Bening Utama
  • ​PT Panca Agro Lestari
  • ​PT Kencana Amal Tani
  • ​PT Darmex Plantations
  • ​PT Asset Pacific

​Rincian Tuntutan Pidana Pokok dan Tambahan

​Untuk pidana pokok, masing-masing perusahaan dituntut membayar denda Rp100 miliar (total Rp700 miliar untuk tujuh korporasi). Jika harta benda terdakwa—termasuk milik Surya Darmadi selaku pengendali korporasi—tidak mencukupi, denda diganti dengan pidana kurungan selama 730 hari dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar.

​Selain itu, jaksa menuntut pembayaran uang pengganti yang jika tidak dipenuhi diganti pidana kurungan selama dua tahun. Berdasarkan rincian tuntutan yang dibacakan di persidangan, nilai uang pengganti sejumlah perusahaan tersebut antara lain:

  • ​PT Palma Satu: Rp21,39 triliun (kerugian keuangan negara Rp1,40 triliun dan USD 3.288.924 atau setara Rp59,99 miliar dengan kurs Rp18.240, serta kerugian perekonomian negara Rp19,92 triliun).
  • ​PT Kencana Amal Tani: Rp20,79 triliun (kerugian keuangan negara Rp2,46 triliun dan USD 2.468.556 atau setara Rp45,03 miliar dengan kurs Rp18.240, serta kerugian perekonomian negara Rp18,28 triliun).
  • ​PT Banyu Bening Utama: Rp17,54 triliun (kerugian keuangan negara Rp1,64 triliun dan USD 429.624 atau setara Rp7,83 miliar dengan kurs Rp18.240, serta kerugian perekonomian negara Rp15,88 triliun).
  • ​PT Seberida Subur: Rp12,95 triliun (kerugian keuangan negara Rp733,92 miliar dan USD 116.553,36 atau setara Rp2,12 miliar dengan kurs Rp18.240, serta kerugian perekonomian negara Rp12,21 triliun).
  • ​PT Panca Agro Lestari: Rp8,51 triliun (kerugian keuangan negara Rp877,74 miliar dan USD 1.582.200 atau setara Rp28,86 miliar dengan kurs Rp18.240, serta kerugian perekonomian negara Rp7,60 triliun).
BACA JUGA :  Awal 2026 yang Kelam: Setelah Pajak dan Kepala Daerah, Giliran Hakim di Depok Terjaring OTT KPK

​Hal yang Memberatkan dan Meringankan

​Dalam pertimbangannya, jaksa menilai perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi, menimbulkan keresahan luas, menggerus kepercayaan publik terhadap pemenuhan kebutuhan pangan, serta memicu kerugian negara dan perekonomian negara yang sangat besar.

​”Hal-hal yang meringankan terdakwa belum pernah dihukum,” ujar jaksa.