JAKARTA, KBK.NEWS — Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri berhasil membongkar sindikat tindak pidana pencucian uang (TPPU) berskala besar yang bersumber dari kejahatan asal (predicate crime) perjudian online (judol). Sebagai bentuk transparansi penegakan hukum, Polri memamerkan tumpukan uang tunai senilai Rp28.010.228.458 di Lobi Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (16/11/2026).

​Barang bukti uang tunai yang terdiri dari pecahan Rp100.000 dan Rp50.000 tersebut tampak tertata rapi dan dibungkus plastik bening. Dana fantastis ini merupakan hasil penyitaan dari total 322 rekening perbankan yang diidentifikasi sebagai rekening penampungan dana hasil kejahatan perjudian daring.

​Dirtipideksus Bareskrim Polri, Kombes Pol. Suhasto, dalam konferensi pers menjelaskan bahwa pengungkapan kasus ini merupakan wujud komitmen Polri dalam memberantas rantai kejahatan siber dan ekonomi ilegal. Kasus ini bermula dari hasil analisis intelijen keuangan yang disampaikan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

​”Pengungkapan ini berawal dari hasil analisis mendalam PPATK terhadap aliran dana mencurigakan yang kemudian ditindaklanjuti oleh penyidik melalui langkah taktis berupa pemblokiran ratusan rekening perbankan yang diduga kuat menjadi instrumen pencucian uang,” ujar Kombes Suhasto di hadapan awak media.

​Jerat Hukum Berlapis: Ancaman Pidana Berat Bagi Pelaku TPPU

​Dalam pengembangan penyidikan lanjutan, Bareskrim Polri menegaskan tidak hanya menjerat para pelaku dengan tindak pidana perjudian, tetapi juga menerapkan pasal berlapis terkait pencucian uang guna memiskinkan para bandar dan jaringan sindikat.

​Para tersangka dijerat dengan:

  • ​Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), khususnya Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, dengan ancaman hukuman penjara maksimal 20 tahun serta denda hingga Rp10 miliar.
  • ​Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau ketentuan terkait dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) mengenai penyebaran dan fasilitasi perjudian daring.
BACA JUGA :  Rp935,6 Juta Dana Gaji dan THR Diduga Digelapkan untuk Judi Online

​Penyidik memastikan penerapan pasal TPPU ini krusial agar aset-aset hasil kejahatan yang disamarkan, disembunyikan, atau dialirkan ke berbagai instrumen investasi dapat dilacak, disita, dan dikembalikan kepada negara.

​Potensi Perluasan Aset dan Strategi Preventif Komprehensif

​Meski telah menyita puluhan miliar rupiah beserta ratusan rekening, pihak kepolisian menegaskan bahwa nominal tersebut masih bersifat sementara. Mengingat luasnya jaringan sindikat, total nilai aset sitaan dipastikan masih berpotensi bertambah seiring pengembangan penyidikan yang sedang berjalan.

​Di sisi lain, penyidik menghadapi tantangan teknis dalam penanganan situs-situs ilegal tersebut. Berdasarkan temuan di lapangan, jaringan situs judi online terkait terpantau masih terus beroperasi secara kucing-kucingan dan dapat diakses oleh masyarakat menggunakan bantuan jaringan pribadi virtual atau Virtual Private Network (VPN).

​Guna merespons celah tersebut, Polri bersama kementerian/lembaga terkait menyiapkan langkah-langkah preventif dan penindakan komprehensif, meliputi:

  1. ​Intensifikasi Patroli Siber & Pemblokiran VPN: Berkoordinasi erat dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) untuk memetakan domain baru, memperkuat filter akses internet, serta menindak penyedia layanan yang memfasilitasi akses situs terlarang.
  2. ​Pengawasan Ketat Sektor Perbankan dan Fintech: Mendorong perbankan serta penyedia jasa pembayaran digital (e-wallet) untuk memperketat sistem pengenalan nasabah (Know Your Customer / KYC) guna mendeteksi rekening penampungan fiktif atau rekening jemputan (mule account) secara real-time.
  3. ​Edukasi dan Literasi Keuangan Publik: Menggalakkan kampanye masif kepada masyarakat mengenai bahaya keterlibatan dalam penyewaan rekening pribadi yang kerap dimanfaatkan sindikat judi online sebagai jalur pencucian uang.