Sahkan UU Perampasan Aset, Puan Maharani Tegaskan DPR Tak Tunduk pada Tekanan
JAKARTA, KBK.NEWS – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang, Kamis (19/11/2026).
Pengesahan tersebut diputuskan dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan, pengesahan regulasi ini menandai berakhirnya proses pembahasan panjang di parlemen yang telah bergulir selama 18 tahun. Ia menegaskan, pengambilan keputusan tingkat II ini murni didasarkan pada kematangan substansi hukum, bukan karena intervensi atau tekanan pihak mana pun.
”Hari ini kita mengesahkan undang-undang ini bukan karena desakan, bukan karena dipaksa, melainkan karena memang sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” ujar Puan di hadapan forum paripurna.
Menurut Puan, DPR telah menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation) serta melakukan harmonisasi ketat agar regulasi ini tidak tumpang tindih dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
”Sudah dilakukan 87 kegiatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), kemudian 15 kunjungan kerja di 15 provinsi untuk mendapatkan masukan seluruh elemen masyarakat, serta kunjungan ke 46 daerah pemilihan guna menyerap aspirasi akar rumput,” paparnya.
Usai memaparkan laporan proses legislasi, Puan meminta persetujuan seluruh fraksi yang hadir. Forum rapat paripurna pun menyatakan persetujuan bulat yang langsung ditandai dengan ketukan palu pengesahan oleh pimpinan sidang.
Pertahankan Ancaman Pidana Mati
Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset Habiburokhman menjelaskan, arsitektur hukum undang-undang ini bertumpu pada keadilan dan pemulihan aset yang dibangun di atas empat pilar utama.
Ia merinci, pilar pertama mencakup asas penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM), prinsip proporsionalitas, serta perluasan ruang lingkup yang menjangkau kejahatan finansial dan teknologi informasi (IT). Selain itu, regulasi ini tetap mempertahankan ancaman hukuman maksimal bagi pelaku rasuah.
”Pilar pertama adalah asas dan ruang lingkup. Asasnya tentu menghormati HAM dan proporsionalitas, lalu ada perluasan ke kejahatan finansial atau IT dengan tetap mempertahankan sanksi pidana berat, termasuk pidana mati terhadap koruptor,” tegas Habiburokhman.
