Sekda Banjar Mokhamad Hilman menegaskan, akibat penanganan Covid-19 terjadi pengurangan belanja moda dan jasa, tetapi tidak ada pengurangan masa kerja tenaga kontrak (11/6/2020).
Keputusan Bersama Menteri Keuagan dan Menteri Dalam Negeri Pada 9 April 2020 lalu meminta agar Pemda melakukan realokasi dan refoccusing anggaran untuk penanganan Covid-19. Dalam keputusan ini pemda diminta segera melakukan penyesuaian anggaran secara menyeluruh, termasuk juga target pendapatan.
Pemkab Banjar telah menjalankan Keputusan Bersama 2 Menteri tersebut, dengan melakukan rasionalisasi anggaran hingga 50 persen. Hal tersebut disampaikan Sekda Banjar Mokhamad Hilman.
Menurut Hilman, untuk memenuhi ketentuan Keputusan Bersama 2 Menteri, maka belanja modal minimal 50 persen dan belanja barang Jasa minimal 50 persen pada APBD yang harus di rasionalisasi. Sebagian dana disiapkan sebagai Biaya Tidak Terduga (BTT) untuk cadangan penanganan Covid-19.
“Kalau tidak terkena sangsi terkait dana transfer dari Pemerintah Pusat, maka yang dikurangi belanja barang jasa. Hal itu dilakukan dengan mengurangi nilai dana gaji tenaga kontrak dengan mengurangi masa kontraknya menjadi 9 bulan,” jelasnya (11/6/2020).
Sekda Banjar ini menyatakan, tidak ada pemutusan tenaga kontrak dan gaji mereka tetap 12 bulan. Hal itu bisa dilakukan setelah dilakukan pada revisi atau penyesuaian pada APBD Perubahan.
“Yang penting tidak terkena sangsi dari Pemerintah Pusat terkait pendapatan dana transfer pusat ke daerah,” tegasnya.
Pada kesempatan ini Mokhamad Hilman juga mengungkapkan, bahwa untuk Dana BTT penanganan Covid-19, Pemkab Banjar menyiapkan sebesar Rp 99 Miliar. Dana BTT ini bersifat cadangan dari hasil rasionalisasi sesuai SKB 2 Menteri.
“Penggunaan Dana BTT ini tidak sepertu dana rutin yang bisa dihabiskan, tetapi harus digunakan secara efektif dan efisien,” pungkasnya.
[penci_related_posts title=”Berita Menarik Lainnya Klik Saja Dibawah Ini” number=”6″ style=”grid” align=”none” displayby=”recent_posts” orderby=”random”]