MARTAPURA – Pembentukan Pansus PT Baramarta di DPRD Kabupaten Banjar diduga masih jauh panggang dari api, sebab belum ada agenda pembahasan termasuk pada rapat paripurna di Bulan Maret 2023 ini, Sabtu (11/3/2023).
Desakan Ormas dan LSM agar DPRD Kabupaten Banjar secepatnya membentuk Pansus PT Baramarta belum ada perkembangannya. Berdasarkan jadwal kegiatan DPRD Kabupaten Banjar pada Bulan Maret 2023 terlihat tidak ada agenda untuk membahas pembentukan Pansus PT Baramarta.
Tidak ada jadwal yang membahas pembentuk Pansus PT Baramarta ini menjadi pertanyaan apakah DPRD Kabupaten Banjar serius menanggapi desakan LSM dan Ormas beberapa waktu lalu. Belum ada jadwal pembentukan Pansus PT Baramarta di DPRD ini menimbulkan kesan terbentuknya Pansus masih jauh panggang dari api.
Terlebih lagi setelah ada rencana menggugat Bupati Banjar ke PTUN Banjarmasin yang diduga akan berpengaruh pada koalisi partai pendukung dan pengusung sang bupati.
Terkait hal ini coba dilakukan konfirmasi kepada pimpinan DPRD Kabupaten Banjar, Akhmad Rizanie Anshari, Akhmad Zacky Hafizie, dan H Muhammad Rofiqi.
Wakil Ketua DPRD Banjar Akhmad Rizanie Anshari saat dikonfirmasi ada tidaknya jadwal pembahasan pembentukan Pansus PT Baramarta mengatakan, bahwa ia di Jakarta dan tidak ikut Banmus. Untuk lebih jelasnya, ia mempersilakan untuk menanyakan kepada Ketua DPRD Banjar H Muhammad Rofiqi.
“Ketua aja urusannya,” jelasnya, Sabtu (11/3/2023).
Sedangkan Wakil Ketua DPRD Banjar Akhmad Zacky Hafizie sudah beberapa kali dikontak melalui sambungan telepon untuk dimintai konfirmasi, namun tidak terhubung.
Kemudian, Ketua DPRD Banjar H Muhammad Rofiqi saat dikonfirmasi menegaskan, bahwa ia akan memasukannya saat digelar Rapat Paripurna. Sedangkan unsur pimpinan yang lain mendukung atau tidak pembentukan Pansus PT Baramarta ini itu hak mereka masing – masing.
” Saya akan lakukan apa yang terbaik bagi masyarakat Kabupaten Banjar,” tegasnya singkat ketika dihubungi melalui sambungan telepon.
Para aktivis LSM dan Ormas sejak munculnya aksi unjuk rasa terhadap PT Baramarta tetap bersemangat mendesak dilakukan perbaikan terhadap perusahan daerah milik Pemkab Banjar ini. Selain mendesak dibentuknya Pansus PT Baramarta mereka juga mendaftarkan gugatan ke PTUN Banjarmasin.