WALHI Kalsel Kampanye Jelang COP 31, Ingatkan Ancaman Greenwashing dan Krisis Iklim
KBK.NEWS, BANJARBARU – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalimantan Selatan menggelar aksi kampanye lingkungan dengan bersepeda mengelilingi Kota Banjarbaru, Senin (9/11/2026). Aksi tersebut dilakukan untuk merespons penyelenggaraan Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP 31) yang berlangsung di Antalya, Turki, pada 9–20 November 2026.
Melalui kampanye tersebut, WALHI Kalsel mengingatkan agar COP 31 tidak sekadar menjadi agenda rutin internasional maupun ajang greenwashing bagi pemangku kebijakan dan korporasi yang terlibat di dalamnya.
Aksi bersepeda ini diikuti 15 orang dengan menempuh rute sejauh 19 kilometer dan melewati enam titik perhentian. Kampanye tersebut membawa pesan agar konferensi iklim dunia benar-benar mengutamakan kepentingan masyarakat dan keberlangsungan kehidupan, bukan menjadi ruang untuk melegitimasi keuntungan dari eksploitasi sumber daya alam.
WALHI Kalsel menilai, kebijakan penanganan krisis iklim harus mempertimbangkan keberlangsungan bumi bagi generasi mendatang. Karena itu, COP 31 diharapkan mampu menghasilkan komitmen nyata, bukan sekadar kesepakatan di tingkat elite yang minim dampak bagi masyarakat.
Selain itu, forum internasional tersebut didorong untuk menghormati, mengakui, dan melindungi hak-hak masyarakat adat serta komunitas lokal. Mereka merupakan kelompok yang berada di garis depan dalam menjaga kelestarian lingkungan melalui kearifan dan pengetahuan lokal.
Secara khusus, pemerintah Indonesia juga didesak untuk mempercepat pengakuan masyarakat adat dan memberikan akses seluas-luasnya kepada komunitas lokal dalam pengelolaan serta perlindungan sumber daya alam.
WALHI Kalsel menilai, satu dekade setelah penandatanganan Perjanjian Paris pada 2015, komitmen iklim internasional tersebut belum memberikan dampak nyata yang memadai bagi masyarakat di tingkat tapak.
Sebaliknya, bencana ekologis akibat krisis iklim dan kerusakan lingkungan justru semakin nyata, termasuk di Kalimantan Selatan.
Berdasarkan data Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan, banjir besar yang terjadi pada 2021 mengakibatkan 176.290 kepala keluarga (KK) atau 633.723 jiwa terdampak. Sebanyak 135.656 orang mengungsi, 123.410 rumah terendam, dan 46 orang meninggal dunia.
Bencana tersebut juga menyebabkan kerugian ekonomi yang ditaksir mencapai Rp1,349 triliun akibat terganggunya berbagai sektor perekonomian.
Ancaman ekologis kembali terlihat pada 2026. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalimantan Selatan mencatat, selama periode 1 Januari hingga 14 Oktober 2026, luas lahan terdampak kebakaran mencapai 27.202,97 hektare.
Sementara itu, data Nusantara Atlas memperkirakan luas hutan dan lahan yang terbakar di Kalimantan Selatan sejak Januari hingga Oktober 2026 mencapai 134.359 hektare.
Dampak kebakaran tersebut tidak hanya mengancam ekosistem, tetapi juga kesehatan masyarakat. Sekitar 80 ribu warga Kalimantan Selatan berpotensi mengalami Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA), dengan estimasi kerugian kesehatan mencapai Rp430 miliar.
Secara nasional, Kementerian Kesehatan mencatat sebanyak 401.586 kasus ISPA secara kumulatif di tujuh provinsi dan 63 kabupaten/kota di Indonesia.
Rentetan bencana tersebut dinilai menjadi peringatan serius untuk mengevaluasi tata kelola sumber daya alam yang selama ini berjalan. Kerusakan ekosistem semakin meluas, sementara aktivitas industri ekstraktif masih terus berlangsung.
Karena itu, WALHI Kalsel menegaskan COP 31 harus menjadi momentum untuk mendorong perubahan kebijakan iklim yang berpihak pada masyarakat dan lingkungan.
Forum tersebut tidak boleh berhenti pada kesepakatan diplomatik dan kepentingan ekonomi segelintir pihak, tetapi harus memastikan perlindungan menyeluruh terhadap ekosistem beserta masyarakat yang kehidupannya bergantung pada kelestarian alam.
Sebab, krisis iklim bukan sekadar persoalan angka dan kesepakatan internasional, melainkan ancaman nyata terhadap ruang hidup masyarakat dan masa depan generasi mendatang.(Masruni)
