JAKARTA, KBK.NEWS — Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) membongkar dugaan skenario yang disiapkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Nusron Wahid, untuk menghindari pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). MAKI menuding pengajuan anggaran perjalanan dinas ke Jepang baru-baru ini sengaja dirancang sebagai modus dan “benteng alibi” jika sewaktu-waktu lembaga antirasuah melayangkan surat panggilan.

​Dugaan siasat tersebut diungkapkan langsung oleh Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, melalui keterangan tertulisnya dari Kyrgyzstan, Senin (2/11/2026).

​”Dari Masjid Agung Kyrgyzstan, perkenankan saya mengabarkan bahwa Pak Nusron Wahid akan bepergian ke Jepang. Informasi ini didapat karena minggu lalu sedang diajukan anggaran untuk dinas beliau ke Jepang,” ungkap Boyamin.

​Boyamin menilai keberangkatan ke luar negeri tersebut disiapkan secara cermat sebagai alibi taktis. Menurutnya, pihak Nusron memanfaatkan aturan dalam KUHAP—yang mewajibkan jeda pemanggilan saksi minimal lima hari kerja—untuk menyesuaikan jadwal keberangkatan ke luar negeri demi menghindari pemeriksaan.

​”Saya menduga bepergian ke luar negeri ini dipakai sebagai cadangan. Kalau nanti sewaktu-waktu dipanggil KPK, ada potensi beliau akan mangkir lagi dengan alasan sedang dinas luar negeri. Keberangkatan yang belum ditentukan waktunya ini nanti akan dipaskan ketika surat panggilan tiba. Ini modus yang diantisipasi untuk menghindar,” tegas Boyamin.

BACA JUGA :  Kabar Duka ! Mantan Ketua KPK Antasari Azhar Meninggal Dunia

​Lebih jauh, MAKI mengingatkan bahwa pola penghindaran ini bukanlah hal baru bagi Nusron. Boyamin membeberkan bahwa mantan Kepala BNP2TKI itu pernah memakai taktik serupa saat mangkir dari agenda pemeriksaan penyidik KPK sebelumnya.

​”Sebagaimana dulu, beliau pernah mangkir dari panggilan KPK dengan alasan dinas ke Johor Bahru, Malaysia—meskipun rutenya terbilang janggal karena mutar lewat Singapura. Nah, pola seperti ini sangat disayangkan,” pungkasnya.