JAKARTA, KBK.NEWS — Anggota Komisi III DPR RI, Andi Amar Ma’ruf Sulaiman, mendorong agar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset turut mengakomodasi mekanisme pemulihan hak masyarakat yang menjadi korban tindak pidana.

Menurut Andi Amar, aset hasil tindak pidana yang dirampas tidak semestinya selalu masuk ke kas negara, melainkan harus dapat dialokasikan untuk memulihkan kerugian para korban.

​Andi Amar menegaskan bahwa tujuan utama regulasi perampasan aset tidak hanya berfokus pada pengembalian kerugian keuangan negara, tetapi juga menyentuh pemulihan hak pihak-pihak yang dirugikan secara langsung akibat kejahatan. Oleh karena itu, pendataan dan verifikasi identitas korban menjadi krusial agar penyaluran aset berjalan tepat sasaran.

​“Tidak selamanya bahwa perampasan aset itu harus dipulihkan kembali ke negara. Kalau korbannya ternyata masyarakat, kita kembalikan ke masyarakat yang membutuhkan yang sesuai dengan data korban yang terjadi,” ujar Andi Amar dalam rapat pembahasan RUU Perampasan Aset di Ruang Rapat Komisi III DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

​Legislator dari Fraksi Partai Gerindra ini menilai, aspek restitusi atau pemulihan hak korban harus menjadi fondasi penting dalam penyusunan pasal-pasal RUU tersebut. Dengan begitu, keberhasilan penegakan hukum dalam merampas aset dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat yang dirugikan, selain tetap menjaga kepentingan negara.

​Lebih lanjut, Andi Amar mengingatkan agar proses perampasan aset nantinya mengedepankan prinsip kehati-hatian, ketepatan sasaran, serta kekuatan pembuktian di pengadilan. Ia menekankan bahwa aparat penegak hukum tidak boleh bertindak serampangan hingga berpotensi menyita aset milik pihak ketiga yang tidak memiliki keterkaitan dengan tindak pidana.

​“Tidak dengan cepatnya, tapi bagaimana tepat sasaran dengan pembuktian yang kuat. Tidak asal-asal merampas, tidak mengambil hak yang tidak seharusnya, dan juga mengembalikan hak bagi orang-orang yang memang memilikinya,” tegasnya.

BACA JUGA :  Komisi III DPR RI Bantu Korban Banjir Di Sungai Tabuk

​Terkait rujukan regulasi, Andi Amar mengingatkan agar mekanisme perampasan aset dari negara lain tidak diadopsi secara mentah-mentah ke dalam sistem hukum Indonesia. Praktik internasional dinilai tetap relevan sebagai bahan perbandingan, namun penerapannya wajib disesuaikan dengan kapasitas kelembagaan serta karakteristik hukum nasional.

​Konteks Pembahasan RUU Perampasan Aset di DPR RI

​Sebagai informasi, RUU Perampasan Aset merupakan salah satu rancangan regulasi strategis yang masuk dalam daftar prioritas pembahasan di parlemen guna memperkuat instrumen pemberantasan tindak pidana korupsi dan kejahatan ekonomi lainnya. Regulasi ini dirancang untuk memungkinkan negara menyita dan merampas aset yang diduga berasal dari tindak pidana—termasuk melalui mekanisme perampasan aset tanpa pemidanaan (non-conviction based asset forfeiture) dalam kondisi tertentu—guna memaksimalkan pemulihan kerugian (asset recovery).

​Dalam proses pembahasannya di Komisi III DPR RI, sejumlah fraksi dan pemangku kepentingan terus mendalami berbagai aspek krusial, mulai dari tata kelola lembaga pengelola aset, mekanisme pembuktian terbalik, hingga perlindungan hak asasi manusia dan hak keperdataan pihak ketiga yang beritikad baik agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaannya.