DAERAH

Berlaku Lumpsum, Ketua DPRD Banjar Hanya Tandatangani Perjadin 2 Kali Sebulan

KBK.NEWS, MARTAPURA – Ketua DPRD Kabupaten Banjar H Muhammad Rofiqi menegaskan pasca berlakunya sistem Lumpsum ia hanya akan menandatangani 2 kali Perjadin dalam sebulan, Senin (6/11/2023).

Pernyataan tegas Ketua DPRD Kabupaten Banjar tersebut menyusul berlakunya sistem pembayaran lumpsum (uang yang dibayar sekaligus untuk semua biaya) untuk perjalanan dinas (Perjadin) anggota DPRD Kabupaten Banjar. Menurutnya Lumpsum itu tidak masalah asal digunakan secara efektif dan efisien agar terhindar pemborosan yang merugikan negara.

“Diberlakukannya sistem lumpsum untuk Perjadin seluruh anggota DPRD Kabupaten Banjar itu bagus saja, tetapi harus digunakan secara efektif dan efisien. Jangan hal tersebut justru menjadi ajang untuk lebih sering Perjadin dan mengabaikan tugas utama di daerah, yakni kepentingan rakyat yang ia wakili,” jelas Ketua DPRD Kabupaten Banjar H Muhammad Rofiqi, Senin (6/11/2023).

Saat sebelum naik anggaran biaya Perjadin dan belum berlaku sistem lumpsum, beber Rofiqi, sudah terlalu banyak Perjadin. Hal tersebut telah berdampak dengan seringnya agenda rapat termasuk paripurna yang tidak dapat digelar akibat tidak kuorum,karena sebagian ada yang lebih mementingkan Perjadin.

Biaya Perjadin DPRD Kabupaten Banjar pasca berlakunya Sistem Lumpsum (Foto Istimewa).

Hal lain yang lebih parah, ungkap politisi muda Partai Gerindra ini, yakni ada yang menandatangani Perjadin itu sendiri. Padahal sesuai dengan peraturan pemerintah (PP) dan Perpres yang sah menandatangani adalah Ketua DPRD.

Untuk itu Ketua DPRD Kabupaten Banjar ini menegaskan, bahwa semua Perjadin di DPRD Kabupaten Banjar harus sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 53 Tahun 2023.

” Anggaran Perjadin DPRD Kabupaten Banjar jelang akhir tahun 2023 ini berkisar Rp 11 Miliar dan untuk pimpinan DPRD Lumpsum mencapai Rp 26 juta sekali Perjadin. Agar tidak terjadi pemborosan yang berpotensi merugikan negara, maka perlu pembatasan Perjadin ini,” ungkapnya.

” Sesuai dengan kewenangan yang saya miliki di Perpres Nomor 53 Tahun 2023, maka saya hanya akan menandatangani 2 kali Perjadin dalam satu bulan. Selain itu saya akan menggandeng APH ke aparat penegak hukum) untuk melakukan kontrol agar tidak merugikan uang negara,” ujar  Ketua DPRD Kabupaten Banjar H Muhammad Rofiqi.

Peraturan Presiden (perpres)  Nomor  53 Tahun 2023 berlaku sejak 11 September 2023 tersebut mengubah pola pembayaran untuk perjalanan dinas bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pola pembayaran yang semula at cost (biaya riil) menjadi lumpsum.

Lumpsum berlaku bagi anggota DPRD  di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Mereka akan menerima pembiayaan sekaligus di muka yang berbeda at cost yang biaya dibayarkan sesuai dengan pengeluaran riil saat perjalanan dinas.

admin

Redaktur KBK.NEWS

Recent Posts

Ditreskrimsus Polda Kalsel Amankan 9,5 Ton Oli Palsu

KBK.News, BANJARMASIN - Ditreskrimsus Polda Kalsel menggelar press rilis pengungkapan kasus pembuatan oli oplosan (Palsu)… Lanjutkan Membaca

11 jam ago

Calon Bupati Banjar Syaifullah Tamliha Siap Adu Gagasan Cerdas Bangun Kabupaten Banjar

KBK.NEWS, MARTAPURA - Hadapi Pilbup Banjar 2024, Calon Bupati Banjar H Syaifullah Tamliha menawarkan adu… Lanjutkan Membaca

20 jam ago

Agar Tidak Disalahgunakan, Polsek Banjarbaru Utara Musnahkan 19 Batang Pohon Kecubung

KBK.News, MARTAPURA - Polsek Banjarbaru Utara menggelar pemusnahan pohon kecubung yang tumbuh di wilayah hukumnya,… Lanjutkan Membaca

21 jam ago

Pemprov Kalteng Lakukan Pencegahan Abrasi Pantai Dengan Vegetasi Tanaman Bakau

KBK.NEWS, SUKAMARA - Pemprov Kalteng melakukan penanaman pohon atau Vegetasi Tanaman bakau (mangrove) guna mengatasi… Lanjutkan Membaca

21 jam ago

Tegakkan Disiplin Berlalu Lintas, Polres Banjar Gelar Operasi Patuh Intan 2024

KBK.News, MARTAPURA - Selama 14 Hari, Polres Banjar akan menggelar Operasi Patuh Intan 2024. Operasi… Lanjutkan Membaca

22 jam ago

Diduga Korupsi Kuota Haji KPK Didesak Tangkap Menteri Agama

KBK.NEWS, JAKARTA - Ketua Umum PP PERISAI, Chandra Halim mendesak KPK menangkap Menteri Agama dan… Lanjutkan Membaca

1 hari ago