JAKARTA, KBK.NEWS — Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya (UU PATP) yang disahkan DPR menuai penilaian kritis dari Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama Koalisi Advokasi Perampasan Aset. ICW menilai proses penyusunannya tertutup dan substansinya justru melemahkan pemulihan kerugian negara sehingga disebut sebagai “RUU Perampasan Aset Palsu”.

​Menurut penilaian kritis ICW, draf hasil Timus/Timsin tertanggal 16 November 2026 menghapus ketentuan perampasan kekayaan tidak wajar (illicit enrichment)—termasuk harta yang tak sepadan dengan penghasilan dan tak tercatat dalam LHKPN serta menutup daya jangkau ke masa lalu lewat klausul non-retroaktif dan penundaan keberlakuan.

Menurut ICW dibandingkan draf pemerintah 2023, ambang batas non-conviction based (NCB) juga naik sepuluh kali lipat dari Rp100 juta menjadi Rp1 miliar dan dapat diubah lewat Peraturan Pemerintah (PP). Selain itu, lembaga pengelola maupun pengawas aset sama-sama diatur melalui Peraturan Presiden, ruang upaya hukum menyempit, dan aset berpotensi dikelola atau dijual sebelum putusan berkekuatan hukum tetap (inkracht).

​ICW juga menyoroti dugaan cacat formil karena naskah RUU, Naskah Akademik, dan DIM tidak dibuka secara terbuka ke publik, bertentangan dengan UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 13 Tahun 2022, UU Keterbukaan Informasi Publik, serta putusan Mahkamah Konstitusi soal partisipasi bermakna. Somasi koalisi yang jatuh tempo 16 November 2026 pun diabaikan.

BACA JUGA :  Lonjakan Anggaran Dana Reses DPR RI Menuai Kritik ICW: Potensi Penyelewengan dan Transparansi Dipertanyakan

Atas penilaian kritis tersebut, ICW bersama Koalisi Advokasi Perampasan Aset menyampaikan empat tuntutan utama kepada DPR dan Pemerintah:

  1. ​Mencabut draf RUU yang dinilai melemahkan substansi perampasan aset (“RUU Perampasan Aset Palsu”).
  2. ​Membuka naskah RUU, Naskah Akademik, dan DIM secara transparan serta menunda pengesahan hingga partisipasi publik yang bermakna terpenuhi.
  3. ​Mengembalikan pengaturan perampasan atas kekayaan tidak wajar, menurunkan kembali ambang batas nilai, dan menerapkan asas retroaktif.
  4. ​Mengunci kelembagaan pengelola dan pengawas aset yang independen langsung di dalam undang-undang, bukan melalui Peraturan Presiden.

​ICW juga mendesak DPR dan Pemerintah mencabut draf tersebut, membuka dokumen legislasi, menunda pengesahan, mengembalikan illicit enrichment serta asas retroaktif, dan mengunci pengelola serta pengawas independen dalam undang-undang, atau menghadapi gugatan ke MK.

Sumber : Rilis ICW