Senin, September 21, 2020
Beranda DAERAH Ini Kesempatan Terakhir Bupati Banjar Melantik Pejabat

Ini Kesempatan Terakhir Bupati Banjar Melantik Pejabat

Ini Kesempatan Terakhir Bupati Banjar H Khalilulrahman (Guru Khalil) Melantik Pejabat Sebelum Tertutup Setelah 7 Januari 2020. Pelantikan Ini Sedang Ditunggu-Tunggu Sebagian Pejabat Di Martapura, Sebab Lelang Jabatan Juga Sudah Dilakukan (3/1/2020).

Setiap daerah yang mengelar pilkada serentak 2020 kepala daerahnya diberi batas waktu untuk melakukan pelantikan tanggal 7 Januari 2020.

Bupati Banjar H Khalilulrahman Melantik Pejabat

Walikota Banjarbaru Nadjmi Adhani telah melakukan pelantikan 126 pejabat di injury time. akni pada 31 Desember 2020. Sedangkan untuk Kabupaten Banjar yang juga akan menggelar pilkada masih menunggu keputusan Bupati Banjar H Khalilulrahman.

Walaupun Bupati Banjar H Khalilulrahman atau Guru Khalil tidak maju lagi di pilkada 2020, namun juga tidak boleh melakukan pelantikan setelah 7 Januari 2020. Dengan sisa waktu 4 hari lagi pelantikan pejabat dari Guru Khalil ini sangat ditunggu-tunggu, karena lelang jabatan juga sudah digelar.

BACA JUGA :   Jembatan Ambruk Satu Keluarga Masuk Kedalam Sungai

Posisi yang kosong di Pemkab Banjar dan hanya diisi Plt diantaranya, Kadis PUPR, Kepala BKD. Proses lelang jabatan sudah dilakukan juga untuk eselon II, yakni Kadis Kesehatan, Kepala Inspektorat, dan Kadis PUPR.

Selain untuk posisi jabatan struktural juga diperkirakan ada jabatan administratif, dan fungsional yang akan dirotasi, dan mutasi.

Batas akhir 7 Januari 2020 melantik pejabat bagi Bupati Banjar H Khalilulrahman dan kepala daerah lainnya berdasarkan Pasal 71 ayat 2 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada.

Pada pasal 71 ayat 2 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 ini menyatakan :

Gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, walikota atau wakil walikota, dilarang melakukan pergantian pejabat sekurang-kurangnya enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon, sampai dengan akhir masa jabatan, kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

Undang Undang ini sangat jelas dan dipatuhi oleh para kepala daerah yang didaerahnya akan menggelar pilkada serentak 2020. Kalau ada pelantikan setelah tanggal 7 Januari 2020, maka bisa menjadi cacat secara hukum.

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Bayar Denda Tak Pakai Masker Terpaksa Nunggu Keluarga

Sebagian Warga Kota Banjarmasin yang terjaring razia masker dan tak bawa uang terpaksa nunggu keluarga membawakan uang untuk bayar denda, Senin (21/9/2020). Saat ini Peraturan...

Paling Hanyar ! PB NU Minta Pilkada Serentak Ditunda

Pengurus Besar (PB) Nahdlatul Ulama mengeluarkan pernyataan sikap meminta agar KPU, Pemerintah dan DPR RI menunda pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 dengan alasan pandemi...

Pembuatan Kapal Pesiar Termurah Di Dunia Ada Di Kalimantan

Pembuatan Kapal Pesiar Berkualitas Internasional Paling Murah Di Dunia Ada Di kalimantan Timur, Tepatnya Tepi Sungai Mahakam, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, Minggu (20/9/2020). Sejak...

Danramil Pahandut Berikan Pelatihan Pengelolaan Sampah

Danramil Pahandut, Kota Palangkaraya, Mayor Inf Heru Widodo Berikan Pelatihan Pengelolaan Sampah Kepada 30 Warga Di Aula Basara Kelurahan Pahandut, Jumat (18/09/2020). Pelatihan yang dihadiri...

Recent Comments

sulingan city on Video porno atau filem porno