MEWUJUDKAN PEMERINTAH KECAMATAN SEBAGAIPUSAT PELAYANAN KEMASYARAKATAN Saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar terus berupaya untuk mewujudkan kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Upaya strategis guna peningkatan pelayanan publik ini perlu didukung dengan penyusunan perencanaan anggaran berbasis kinerja di kecamatan.Hal tersebut disampaikan Bupati Banjar Sultan H. Khairul Saleh melalui Asisten I Bidang Pemerintahan Setda Banjar Hari Supriadi saat membuka secara resmi Bimbingan Teknis Penyusunan Perencanaan Anggaran Berbasis Kinerja Di Kecamatan pada Selasa, 2 Nopember 2013 di Aula Barakat Pemkab Setempat.Menurut Hari Supriadi, Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat disertai dengan penyediaan pembiayaan, sarana…
Penulis: admin
Redaktur KBK.NEWS
PEMKOT SEMARANG DIKUNJUNGI SULTAN BANJAR Hubungan Pemkab Banjar dan Kominda berjalan solid Bupati Banjar Sultan H Khairul Saleh bersama Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kabupaten Banjar yakni Ketua DPRD H Rusli, Kapolres AKBP Daru Cahyono SIK, Dandim 1006 Martapura Letkol Inf Apriadi Dirbas, Kepala Kejaksaan Negeri Martapura Supardi SH, dan Ketua Pengadilan Sudjarwanto, Kepala Badan Kesbangpol Drs Syahda Mariadi MSi, serta para Kepala SKPD lainnya melakukan kunjungan kerja tentang KOMINDA ke kantor Walikota Semarang, Jum’at (29/11). Dalam kunjungan tersebut, Bupati selaku pimpinan rombongan dengan rendah hati mengutarakan tujuan dari kunjungan mereka adalah untuk belajar secara langsung upaya strategis pembangunan kota semarang…
PEMKOT SEMARANG DIKUNJUNGI SULTAN BANJARHubungan Pemkab Banjar dan Kominda berjalan solidBupati Banjar Sultan H Khairul Saleh bersama Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA) Kabupaten Banjar yakni Ketua DPRD H Rusli, Kapolres AKBP Daru Cahyono SIK, Dandim 1006 Martapura Letkol Inf Apriadi Dirbas, Kepala Kejaksaan Negeri Martapura Supardi SH, dan Ketua Pengadilan Sudjarwanto, Kepala Badan Kesbangpol Drs Syahda Mariadi MSi, serta para Kepala SKPD lainnya melakukan kunjungan kerja tentang KOMINDA ke kantor Walikota Semarang, Jum’at (29/11).Dalam kunjungan tersebut, Bupati selaku pimpinan rombongan dengan rendah hati mengutarakan tujuan dari kunjungan mereka adalah untuk belajar secara langsung upaya strategis pembangunan kota semarang yang tumbuh pesat…
” Diperkirakan sekitar Sepuluh ribu orang warga Suku Dayak di Pedalaman Kabupaten Kotabaru Peovinsi Kalimantan Selatan tidak memiliki KTP , karena mereka hingga saat ini belum melakukan perekaman data E-KTP,” Jelas Ketua KPU Kabupaten Kotabaru Muhammad Ervan. Menurut Muhammad Ervan masyarakat Suku Dayak di pedalaman tersebut sulit untuk disuruh turun gunung untuk melakukan perekaman data untuk pembuatan KTP elektronik, karena mereka belum memahami pentingnya sebuah KTP atau kartu tanda penduduk tersebut. Hal lain tegasnya , akibat mereka tidak punya KTP, otomoatis mereka tidak memiliki nomor induk kependudukan atau NIK sebagai salahsatu syarat untuk didaftarkan pada Daftar Pemilih Tetap pada Pemilu…
” Diperkirakan sekitar Sepuluh ribu orang warga Suku Dayak di Pedalaman Kabupaten Kotabaru Peovinsi Kalimantan Selatan tidak memiliki KTP , karena mereka hingga saat ini belum melakukan perekaman data E-KTP,” Jelas Ketua KPU Kabupaten Kotabaru Muhammad Ervan. Menurut Muhammad Ervan masyarakat Suku Dayak di pedalaman tersebut sulit untuk disuruh turun gunung untuk melakukan perekaman data untuk pembuatan KTP elektronik, karena mereka belum memahami pentingnya sebuah KTP atau kartu tanda penduduk tersebut. Hal lain tegasnya , akibat mereka tidak punya KTP, otomoatis mereka tidak memiliki nomor induk kependudukan atau NIK sebagai salahsatu syarat untuk didaftarkan pada Daftar Pemilih Tetap pada Pemilu…
Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan kemaren disalah satu Cafe di Banjarmasin melakukan ekpose atas hasil survei mereka terhadap Kepatuhan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Pelayanan Publik berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009, khususnya terhadap Pemko Banjarmasin dan Pemrov Kalsel . Dalam Survei tersebut Nurkholis Majid menegaskan lebih dari 50 persen SKPD dilingkup Pemerintah Kota Banjarmasin Dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berada di zona merah. Catatan Zona merah aartinya kurang baik, Zona Kuning Sedang, ZONA hijau Baik.
Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan kemaren disalah satu Cafe di Banjarmasin melakukan ekpose atas hasil survei mereka terhadap Kepatuhan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan Pelayanan Publik berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009, khususnya terhadap Pemko Banjarmasin dan Pemrov Kalsel . Dalam Survei tersebut Nurkholis Majid menegaskan lebih dari 50 persen SKPD dilingkup Pemerintah Kota Banjarmasin Dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berada di zona merah. Catatan Zona merah aartinya kurang baik, Zona Kuning Sedang, ZONA hijau Baik.
Mungkin sebagian orang masih banyak yang belum mengetahui definisi Money Politics atau politik uang yang biasa terjadi pada Pemilukada atau Pemilu legislatif , nah berikut definisinya menurut Pengamat Politik Dan Kebijakan Publik Taufik Arbain…
Mungkin sebagian orang masih banyak yang belum mengetahui definisi Money Politics atau politik uang yang biasa terjadi pada Pemilukada atau Pemilu legislatif , nah berikut definisinya menurut Pengamat Politik Dan Kebijakan Publik Taufik Arbain…
Mungkin ada yang masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan Kampanye pemilu nah inilah sedikit penjelasannya…