Penulis: admin

Tanjung – Tim Ahli penyelesaian sengketa Bawaslu RI Edy Ariansyah menyatakan Panwaslu Kabupaten/Kota memiliki kewenangan memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa pemilihan sesuai tingkatan dan locusnya. Salah satu contoh penyelesaian sengketa penetapan Paslon Bupati dan Wakil Bupati Tabalong 2018, pengawas pemilihan yang berwenang yaitu Panwaslu Kabupaten Tabalong. Bawaslu Tabalong dalam Sidang gugatan sengketa penetapan Paslon Bupati dan Wakil Bupati Tabalong 2018 memutuskan menolak seluruhnya permohonan Pemohon. Menurut Anggota Musyawarah Sidang yang juga Anggota Bawaslu Tabalong Fahmi Failasopa pihaknya sudah menerima berkas gugatan sengketa, melaksanakan sidang dan memutuskan hasilnya. Kalau ada banding atau gugatan baru adalah hak Pemohon. Terkait dengan putusan Bawaslu…

Banjarmasin – Institut Demokrasi dan Pemerintah Daerah (Indepemda) Kalsel menggelar diskusi bersama Pusat Kajian Anti Korupsi And Good Governance (Parang) Universitas Lambung Mangkurat dengan tema “ Memilih Komisioner KPUD Se-Kalsel” , Kamis, 01 Maret 2018 di Aula LPPM ULM Banjarmasin. Pada kegiatan ini hadir sebagai narasumber Direktur Eksekutif Indepemda M. Erfa Redhani, Peneliti Parang ULM, Darul Huda Mustaqim, dan Koordinator Relawan Demokrasi Kalsel M. Alfiansyah serta moderator Reja Pahlevi dari Ahli Institute. Diskusi dibuka oleh Alfiansyah yang menekankan soal pentingnya kapasitas yang dimiliki oleh seorang Komisioner KPU khususnya di Kalimantan Selatan, termasuk perihal soal rekruitment yang harus terbuka, dan jelas.…

Pleihari – Tahapan kampanye Pilkada 2018 sedang berjalan dalam bentuk kampanye terbatas dan dialogis. Namun tidak semua Paslon Bupati dan Wakil Bupati di empat daerah yang menggelar Pilkada 2018 di Kalimantan Selatan menggunakan kesempatan ini, misalnya di Kabupaten Tanah laut(Tala) . Ketua Bawaslu Kabupaten Tanah Laut Marsudi mengatakan, hingga saat ini belum ada Paslon Bupati dan Wakil Bupati Tanah Laut yang menggunakan tahapan kampanye terbatas dan dialogis. Sebab, selain tidak ada laporan yang masuk kepihaknya, juga memang tidak ada yang terpantau dilapangan. Menurut Marsudi, didaerah lain seperti di Kabupaten Tabalong Para Paslon Bupati dan Wakil Bupati Tabalong berdasarkan laporan melaksanakan…

Jakarta – Menghadapi gugatan Partai Bulan Bintang (PBB) dalam Sidang Adjudikasi Sengketa Pemilu 2019, KPU siapkan lebih dari 30 orang Kuasa Hukum. Sedangkan Partai Bulan Bintang langsung diwakili Yusril Ihza Mahendra (01/03/2018). Partai Bulan Bintang (PBB) tidak ditetapkan oleh KPU RI sebagai Peserta Pemilu 2018, karena 1 Kabupaten/ Kota dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS ), yaitu di Manokwari Selatan, Provinsi Papua Barat. Padahal saat rapat pleno di KPU Papua Barat partai ini dinyatakan MS (memenuhi syarat). Namun, anehnya dalam berita acara dituliskan TMS (Tidak Memenuhi Syarat), sehingga KPU RI akhirnya menetapkan Partai Bulan Bintang TMS. Menurut Tim Ahli Penyelesaian Sengketa…

Martapura – Kepolisian Resort Banjar hari ini kembali mengelar Pasukannya yaitu dalam rangka Operasi Keselamatan Intan 2018 yang berlangsung di halaman Upacara Mapolres Banjar ( 01/03/2018).Apel Gelar Pasukan tersebut melibatkan unsur TNI Kodim 1006/ Mtp, Kepolisian, Dishub, Satpol PP,Anak Pelajar dan PramukaJuga dihadiri Kasdim Martapura Mayor Inf Muhammad Mulyono, Kadishub Abdul Basid, Staf Ahli Bupati Banjar, Kasi Ops Satpol PP,Tokoh Agama serta Para Kapolsek Pada apel gelar pasukan operasi Kepolisian terpusat Keselamatan Intan di awali dengan penyematan pita tanda Operasi Keselamatan Intan. Selain itu dilanjutkan gelar dan pemeriksaan pasukan oleh Pimpinan Apel Kapolres Banjar AKBP Takdir Mattenete .Amanat Kepala Korps…

Tanjung – Bawaslu Tabalong melalui Pimpinan Musyawarah akhirnya memutuskan menolak semua permohonan Pemohon terkait gugatan sengketa penetapan KPU tentang Paslon Bupati Tabalong 2018 (01/03/2018).Pada sidang sengketa penetapan Paslon Bupati dan Wakil Bupati Tabalong 2018 yang disampaikan Paslon Bupati H. Sani sebagai Pemohon dan KPU Tabalong sebagai Temohon.Setelah melalui 5 kali sidang, akhirnya Bawaslu Tabalong mengambil putusan menolak semua permohonan gugatan sengketa yang diajukan Pemohon. Hal ini disampaikan Anggota Musyawarah dan juga Anggota Bawaslu Tabalong Fahmi Failasopa. Terkait keputusan ini Pemohon melalui Kuasa Hukumnya, jelas Fahmi, akan mengajukan gugatan ke PTUN Banjarmasin dan juga melaporkan Bawaslu Tabalong ke Dewan Kehormatan Penyelenggara…

Martapura – Ketua Pansus Hak Angket DPRD Banjar Akhmadi Rozanie menyatakan,setelag memanggil dan memeriksa Sekda dan Wakil Bupati Banjar, pihaknya segera memanggil Bupati Banjar H Khalilulrahman. Bari saja Wakil Bupati Banjar Saidi Mansyur keluar ruangan setelah diperiksa Pansus Hak Angket DPRD Banjar. Setelah keluar usai menjalani pemeriksaan, Wakil Bupati Banjar mengatakan, ia dicecar 14 pertanyaan oleh Panas dan ia hanya memberikan keterangan apa yang ia ketahui. Sementara itu Ketua Pansus Hak Angket Akhmad Rozanie mengatakan, pihaknya memintai keterangan kepada Wakil Bupati Banjar dan juga yang lainnya terkait mutasi dan pelantikan pejabat yang diduga menyalahi aturan. ” Pemanggilan dan pemeriksaan ini…

Martapura – Pansus Hak Angket DPRD Banjar ternyata selain periksa Wabup Banjar Saidi Mansyur, juga akan periksa Sekda Banjar Nasrun Syah. Pansus Hak Angket DPRD Banjar terkait mutasi dan pelantikan pejabat pada 7 Nopember 2017 yang lalu . Pelantikan ini diduga oleh Pansus Hak Angket DPRD Banjar telah menyimpang dari aturan. Selain akan meminta keterangan dari puluhan ASN hingga ke Wakil Bupati Banjar Saidi Mansyur, Pansus juga akan memeriksa Sekda Banjar Nasrun Syah. Terkait pemeriksaan dan pemanggilan tersebut dibenarkan Anggota Pansus Hak Angket Ismail Hasan disela rehat pemeriksaan. ” Sekda juga akan kami periksa hari ini, ujarnya (01/03/2018).

Barabai – Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan menyampaikan Hasil Kepatuhan terhadap Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Selasa (27/02/2018). Laporan hasil kepatuhan diserahkan oleh Asisten Muda Ombudsman RI Sopian Hadi kepada Asisten III Bidang Administrasi dan Umum Ehwan Rijani di Auditorium Kantor Bupati HST, disaksikan langsung sejumlah Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) yang dinilai dalam penilaian kepatuhan tahun 2017. Di Kabupaten HST ada 7 (tujuh) SOPD yang dilakukan penilaian terhadap standar pelayanan publik. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja yang meraih poin tertinggi dengan nilai rata-rata 75,27 dari 33…

Barabai – Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Selatan menyampaikan Hasil Kepatuhan terhadap Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Selasa (27/02/2018).Laporan hasil kepatuhan diserahkan oleh Asisten Muda Ombudsman RI Sopian Hadi kepada Asisten III Bidang Administrasi dan Umum Ehwan Rijani di Auditorium Kantor Bupati HST, disaksikan langsung sejumlah Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) yang dinilai dalam penilaian kepatuhan tahun 2017.Di Kabupaten HST ada 7 (tujuh) SOPD yang dilakukan penilaian terhadap standar pelayanan publik. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja yang meraih poin tertinggi dengan nilai rata-rata 75,27 dari 33 (tiga puluh…